KONFLIK BATAS NEGARA RI-PNG Indonesia kembali mendapat protes dari Negara Papua Nugini soal batas Negara. Pergeseran Batas wilayah dimana Indonesia telah memasuki batas Negara PNG sejauh 2 kilo meter. Batas awal adalah Jembatan Muara Tami, namun sekarang dimana berdirinya tugu perbatasan, Indonesia telah berada dalam garis batas Negara PNG. Fenomena sengketa batas Negara memang sering melanda Negara Indonesia . Dari kesekian kalinya, kini keributan akibat sabotase wilayah sudah mulai terjadi. Masalah Batas belum sampai parah di mata public. Namun realitas di lapangan situasinya cukup panas. Barikade militer Indonesia dan Papua Nugini yang di bekap militer Australia sudah menunjukan tanda-tanda gerah artinya tinggal menunggu waktu sengketa batas muncul di permukaan. Parade Militer di Batas Cukup Membahayakan Penduduk Sipil Masyarakat sipil yang berada di wilayah perbatasan mendapat tekanan bahkan intimidasi yang luar biasa dilancarkan oleh militer Indonesia . Berbagai rekayasa konflik sedang dijalankan dengan tujuan untuk menciptakan konflik di perkampungan. Para tokoh kepala suku di perkampungan di tuding oleh orang tak bertanggungjawab bahwa mereka ( kepala suku ) yang menyiapkan provokasi untuk rakyat sipil menyerang aparat preman ( intel ) seperti peristiwa pemukulan terhadap dua pasukan preman Kopasus di Kampung Skamto Kabupaten Keerom pada 30 Juni silam. Kekerasan Militer di masa Daerah Operasi Militer ( DOM ) cukup membuat penduduk setempat mengalami trauma yang dalam. Dimana pengalaman membabibuta diterapkan oleh militer Jakarta , sampai sekarang dengan kasus perbatasan rakyat semakin berada dalam situasi yang tidak aman. Kami taramau kalo terjadi gencatan senjata di perbatasan, pasti kami orang kecil di kampung di tembak takaruan oleh TNI mereka karena mereka sering tembak takaruan baru tuduh rakyat disini sebagai OPM…ujar salah seorang Kepala suku di perbatasan mengutarakan kebiasan operasi militer di kampungnya. Setiap malam parade militer menggunakan kendaraan lalu lalang dengan bunyian-bunyian sirene menakutkan. Negara Indonesia sudah saatnya tidak menggunakan cara huru hara dalam menyelesaikan masalah. Konflik perbatasan sekarang harus di selesaikan secara baik tanpa mengorbankan rakyat sipil tak berdosa. Penggunaan strategi tempur dengan menjadikan penduduk sipil sebagai tumbal akibat kegagalan operasi menghadap Negara lain tidak harus terjadi di Perbatasan Papua. Semua kalangan harus segera memantau di titik perbatasan RI dan Papua Nugini guna kontrol bersama agar tidak terjadi amburadur penyelesaian masalah, terutama penekanan pada profesionalisme aparat militer dalam penyelesaian kasus sengketa perbatasan